Minggu, 08 April 2018

POTENSI SDA INDONESIA





Masih ingatkah kamu bahwa setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda? Apa akibat dari adanya perbedaan karakteristik ruang? Ya! Perbedaan karakteristik ruang akan mengakibatkan perbedaan sumber daya yang dimiliki.
Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Potensi kekayaan sumber daya alam tersebut sangat terkait dengan keadaan fisik alam Indonesia yang memungkinkan terbentuknya beraneka ragam sumber daya alam. Iklim dan kondisi bentuk muka bumi yang beragam memberikan kemungkinan keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Letak dan Luas Indonesia



Setelah memahami konsep ruang pada materi sebelumnya, sekarang kita akan melihat salah satu contoh dari sebuah ruang yaitu Indonesia. Indonesia merupakan salah satu contoh dari ruang dipermukaan bumi dan seperti ruang – ruang yang lain, Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara lain. Salah satu karakteristik wilayah Indonesia dapat kita lihat berdasarkan letak dan luasnya yang tentu memiliki perbedaan dengan negara lain di dunia.

Pengertian Ruang dan Interaksi Antarruang

Setiap manusia akan tinggal di suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Ruang yang ditinggali oleh manusia tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Perbedaan karakteristik itu dapat dilihat dari lokasinya, potensi yang dimiliki, keadaan alamnya, penduduk dan aktivitasnya, seni budayanya, komoditas, interaksi sosialnya, politik dan lain-lain.
Adanya perbedaan karakteristik itu akan mengakibatkan adanya interaksi antara ruang yang satu dengan ruang yang lain sebab tak ada satu ruang pun yang dapat memenuhi semua kebutuhan penduduknya.
Sebagai contoh; daerah tempat kamu tinggal merupakan sebuah ruang. Daerah tempat tinggalmu itu pasti memiliki perbedaan karakteristik dengan daerah lain, misalnya saja jumlah penduduknya, lokasi, sumber daya alamnya dan lain –lain pasti memiliki perbedaan dengan daerah lain. Karena perbedaan itu maka penduduk di daerahmu akan berinteraksi dengan penduduk di daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya saja ada temanmu yang bersekolah di tempat lain, ada pedagang yang menjual barang yang berasal dari daerah lain atau kamu sendiri mungkin membeli barang-barang yang tidak dibuat dari daerahmu. Itu semua menunjukkan adanya interaksi antar ruang.

Reformasi Indonesia 1998



A.    Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
Keberhasilan pembangunan yang dibanggakan selama masa Orde Baru sebenarnya tidak merata, maka kemajuan Indonesia temyata hanya semu belaka. Sehingga pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga-harga mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah, seakan menjerit lebih-lehih banyak perusahaan yang terpaksa melakukan "PHK" karyawannya. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar sangat rendah.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan menggantikan dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat.
Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
1.      Krisis Politik
Demokrasi  yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan kelornpok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR". Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Misalnya istri, anak, keluarga atau kerabat dekat para pejabat tinggi negara bisa diangkat menjadi anggota MPR. Oleh karenA itu, dengan sistem seperti itu keanggotaan DPR dan MPR dapat diatur dan bergantung pada penguasa.
Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Kaum reformis yang dipelopori oleh kalangan  mahasiswa yang didukung para dosen serta para rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshulffe kabinet, dan menggelar Sidang Istimewa MPR dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya.
Krisis politik pada akhir orde baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung fmansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas.
Kemenangan Golongan Karya dinilai oleh para pengamat politik di Indonesia dan para peninjau asing dalam pemilu yang tidak jujur dan adil (jurdil) penuh ancaman dan intimidasi terhadap para pemilih di pedesaan. Dengan diikuti dukungan terhadap Jenderal (Pum) Soeharto selaku ketua dewan pembina Golkar untuk dicalonkan kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR tahun 1998 temyata mayoritas anggota DPR/MPR mendukung Soeharto menjadi presiden untuk periode 1998-2003.
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan masa pemerintahan Orde Baru, kedaulatan rakyat ada ditangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang pihak penguasa. Kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya MPR dilaksanakan de jure secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggotanya diangkat dengan sistem keluarga (nepotisme).
2.      Krisis Kepercayaan
Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga disana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya system politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia
3.      Krisis Ekonomi
Huru-hara bulan Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Peristiwa ini tak dapat dipisahkan dari rangkaian krisis moneter yang telah berlangsung sejak juli 1997 dimulai dari Thailand dan menyebar kebeberapa Negara lain termasuk di Indonesia dan Korea Selatan.
Nilai tukar rupiah semakin melemah,pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai akibat lesunya ikiim bisnis. Kondisi moneter mengalami keterpurukan dengan dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997. Krisis moneter ini akhimya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia.Krisis moneter tersebut berkembang menjadi krisis politik di dalam negeri.
Kepercayaan rakyat yang tadinya seratus persen kepada pemerintah mendadak menjadi perlawanan yang mengerikan. Di berbagai wilayah Negara Republik Indonesia bergolak. Mahasiswa dan rakyat bersatu menuntut pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto turun saat itu juga.
Penyebab krisis diantaranya adalah utang luar negeri yang sangat besar, Perdagangan luar negeri semakin sulit karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal harganya. Mereka tidak percaya kepada para importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya
Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat.
Pengaturan perekonomian pada masa Orba sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli korupsi, dan kolusi.
4.      Politik Sentralisasi
Pemerintahan Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya peranan pemerintah pusat sangat menentukan, sebaliknya pemerintah daerah tidak 'punya peran yang signifikan. Dalam bidang ekonomi sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat pembagian yang tidak adil inilah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah. Akibatnya mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat terutama terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya (Papua).
5.      Krisis Hukum.
Orde Baru banyak terjadi ketidak adilan dibidang hukum, dalam kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi Kenyataannya mereka dibawah eksekutif. Dengan demikian pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa. Sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan.
B.     Munculnya Gerakan Reformasi Indonesia
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupun yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.
Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Buah perjuangan dari reformasi itu tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan proses dan waktu. Bahkan hasil reformasi baru dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara bertahap, sehingga perlu adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang lebih dulu harus dilaksanakan. Lebih lanjut perlu juga dilakukan kontrol atas reformasi, agar pelaksalaan, reformasi tepat pada tujuan dan sasarannya. Reformasi yang tidak terkendali akan kehilangan arah dan bahkan cenderung melanggar norma-norma hukum, sehingga tidak akan membawa perbaikan dalam kehidupan masa depan masyarakat Indonesia.
Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut: (1)adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supermasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1.      Kronologi Reformasi
Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, dan melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun kondisi bangsa dan Negara rada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga sembako, penghapusan korupsi - kolusi - nepotisme (KKN) dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya.
Semakin bertambah ranyaknya aksi para mahasiswa tersebut menyebabkan para aparat keamanan tampak kewalahan dan akhirnya mereka harus bertindak tegas. Bentrokan antara mahasiswa yang menuntut reformasi dengan aparat keamanan tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas  Trisakti terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat nahasiswa tertembak hingga tewas, serta puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang mengakibatkan lurnpuhnya kegiatan masyarakat. Dalam kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 tersebut sejumlah pertokoan menjadi sasaran amuk massa bahkan sampai kepada tingkat pembakaran toko.toko yang menelan korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut puluhan toko hancur dibakar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar
Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil, menduduki gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta menghadiri pisowanan ageng untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti dari isi maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10'00 WIB di Istana Negara, Presider soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan pasal 8 UUD 1945,  presiden menunjuk wakil Presiden B.J. Habibie untuli menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3.

Illegal Fishing



3.1. Pengertian Perikanan Ilegal
Perikanan ilegal saat ini telah menjadi perhatian dunia, termasuk FAO (Food and Agriculture Organization). Lembaga ini menggunakan beberapa terminologi seperti perikanan illegal (ilegal), unreported (tidak dilaporkan) dan unregulated  (tidak diatur)  atau biasa disingkat dengan  IUU fishing. Penjelasan mengenai ketiga terminologi ini adalah sebagai berikut:
  1. Illegal fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu Negara. Artinya kegiatan penangkapan yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari Negara bersangkutan.

Tragedi Nasional (Peristiwa Madiun/PKI dan G.30 S/PKI)



1.      PERISTIWA SEKITAR G30 S/PKI
A.    Pemberontakan PKI Madiun
Diterimanya hasil Perundingan Renville menyebabkan kabinet Amir Syarifudin jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden tanggal 28 januari 1948. Setelah menyerahkan mandatnya Amir membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) sebagai oposisi dari kabinet Hatta, sebab kabinet Hatta yang menggantikan kabinet Amir disusun tanpa sayap kiri (golongan yang bertentangan dengan pemerintah).
FDR yang dibentuk Amir bertujuan mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis untuk merebut kembali kekuasaan RI.  FDR terdiri atas partai sosialis, Partai Buruh dan PKI. Ancaman ekonomi yang dilakukan FDR adalah dengan cara menghasut kaum buruh agar melakukan pemogokan di pabrik karung Delanggu (klaten) tanggal 5 juli 1948.

Pendudukan Jepang di Indonesia



 

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Jepang membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai, dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yang tugasnya menyiapkan kemerdekaan.


 

3.1. Latar belakang Kedatangan Jepang ke Asia Tenggara

Setelah negara japan berhasil membangun dirinya menjadi negara yang maju yang kuat , terutama dalam bidang industri, serta dapat bersaing dengan negara-negara inggris , prancis ,jerman, USA, dan rusia serta mampu menjadi negara imprerialisme, sebagai akibat kemajuan japan dalam biidang industri dan teknologi, juga mengalami perubahan di di dalam masalah penduduk.

Kerajaan Singasari



          Kerajaan Singasari (1222-1293) adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara vang didirikan oleh Ken Arok pada 1222. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara (1268-1292) yang bergelar Maharajadhiraja Kertanegara Wikrama Dharmottunggadewa.
 
   Ken Arok merebut daerah Tumapel, salah satu wilayah Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung, pada 1222. Ken Arok pada mulanya adalah anak buah Tunggul Ametung, namun ia membunuh Tunggul Ametung karena jatuh cinta pada istrinya, Ken Dedes. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes. Pada saat dikawini Ken Arok, Ken Dedes telah mempunyai anak bernama Anusapati yang kemudian menjadi raja Singasari (1227-1248). Raja terakhir Kerajaan Singasari adalah Kertanegara.

Kerajaan Hindu-Budha Di Indonesia



1.       Kerajaan kutai
a.       Letak : kalimantan timur, dekat sungai mahakam
b.      Raja-raja : kudungga- aswawarman – mulawarman
c.       Masa kejayaan : raja mulawarman (raja terbesar)
d.      Kehidupan masyarakat : beternak (sapi), bertani, berdagang (?)
e.      Runtuh : tidak diketahui
f.        Peninggalan : 7 buah yupa
-          Satu terbaca dalam bahasa sanskerta dan huruf pallawa : isinya menganai silsilah raja dan persembahan 1000 ekor sapi kepada brahmana
2.       Kerajaan tarumanegara